Guru Madrasah dan Status yang Belum Juga Mendapat Kepastian

guru madrasah swasta menghadapi ketidakpastian status kepegawaian di tengah kenaikan tunjangan 2026

Guru madrasah swasta adalah tenaga pengajar yang mengabdi di madrasah yang dikelola oleh yayasan atau lembaga swasta, bukan pemerintah. Mereka bukan pegawai negeri, bukan pula pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Status mereka bergantung sepenuhnya pada kemampuan yayasan masing-masing. Data EMIS GTK per Januari 2026 mencatat 803.251 guru madrasah tersebar di seluruh Indonesia, dan sekitar 95 persen di antaranya berada di madrasah swasta.

Angka 638.000 muncul dalam rapat gabungan antara Kemenag dan Kementerian PANRB: itulah jumlah guru madrasah swasta yang diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK, namun terbentur pada satu kenyataan sederhana. Pengangkatan ASN atau PPPK hanya bisa dilakukan untuk formasi di instansi pemerintah, sementara madrasah swasta bukan instansi pemerintah. Kebuntuan itu bukan soal niat, melainkan soal arsitektur sistem kepegawaian yang sejak awal tidak dirancang untuk menjangkau mereka.

Ketika Kabar Baik Tidak Menjawab Pertanyaan yang Sebenarnya

Pada 11 Juni 2026, pemerintah mengumumkan kenaikan tunjangan guru. Guru non-ASN menerima tunjangan tunai Rp2 juta per bulan, sementara guru ASN mendapat tunjangan profesi setara satu kali gaji pokok. Kebijakan ini disambut positif, dan memang layak disyukuri. Namun bagi guru madrasah swasta yang berstatus non-ASN, tunjangan itu tidak menjawab pertanyaan yang sudah bertahun-tahun menggantung: sampai kapan mereka mengajar tanpa kepastian status?

Tunjangan dan status adalah dua hal berbeda. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang bisa dicabut atau diubah setiap pergantian kebijakan. Status kepegawaian adalah fondasi: ia menentukan hak atas jaminan sosial, perlindungan hukum, kenaikan berkala, dan keberlangsungan karir. Seorang guru madrasah swasta yang menerima tunjangan Rp2 juta per bulan tetap bisa kehilangan pekerjaannya jika yayasan tempat ia mengabdi mengalami masalah keuangan. Tunjangan tidak mengubah posisi struktural mereka sama sekali.

Ironi ini bukan tanpa dasar. Seperti yang pernah diulas dalam artikel 60 Tahun Melindungi Guru: Apa yang Masih Belum Selesai?, persoalan perlindungan guru di Indonesia sudah berlangsung selama enam dekade tanpa penyelesaian yang tuntas. Guru madrasah swasta adalah salah satu kelompok yang paling lama menunggu di ujung antrean panjang itu.

Mengapa 638 Ribu Guru Madrasah Swasta Tidak Bisa Langsung Jadi PPPK

guru madrasah swasta menghadapi ketidakpastian status kepegawaian meski tunjangan sudah cair

Hambatan yang dihadapi kelompok pendidik ini bersifat struktural dan berbeda dari guru honorer di sekolah negeri. Guru honorer sekolah negeri mengajar di lembaga milik pemerintah, sehingga secara teknis bisa diangkat menjadi ASN atau PPPK untuk formasi di lembaga tersebut. Madrasah swasta adalah milik yayasan, bukan instansi pemerintah, sehingga tidak memiliki formasi ASN atau PPPK yang bisa diisi.

Mekanisme PPPK mensyaratkan adanya formasi yang dibuka oleh instansi pemerintah, dan pengisian formasi itu dibiayai oleh APBN atau APBD. Ketika seseorang diangkat menjadi PPPK, gajinya menjadi tanggungan negara. Sementara guru madrasah swasta, selama ini gajinya ditanggung yayasan. Perpindahan status berarti perpindahan beban anggaran, dan itu memerlukan perubahan mekanisme yang tidak sederhana.

Kemenag sebenarnya sudah mengusulkan sekitar 630.000 formasi PPPK untuk guru madrasah swasta kepada Kementerian PANRB. Namun hasil rapat gabungan menunjukkan bahwa realisasinya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Hambatannya bukan hanya anggaran, tetapi juga ketidaksesuaian antara kerangka hukum ASN yang berlaku dengan karakteristik unik madrasah swasta sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

Tiga Kelompok, Tiga Nasib yang Berbeda

ilustrasi tiga posisi guru madrasah swasta dalam sistem kepegawaian yang belum memberi kepastian

Di balik angka 638 ribu, terdapat setidaknya tiga kelompok guru madrasah swasta dengan situasi yang berbeda. Kelompok pertama adalah mereka yang sudah lulus seleksi PPPK 2023 dengan status pelamar prioritas, dikenal sebagai status P. Sebanyak 31.629 guru masuk kelompok ini. Mereka sudah melewati seleksi, sudah dinyatakan layak, namun hingga PPPK 2026 Kemenag mulai disiapkan, pengangkatan mereka belum juga terjadi karena formasi yang tersedia tidak mencukupi.

Kelompok kedua adalah para pendidik yang belum bersertifikasi. Data mencatat sekitar 51 persen dari total guru madrasah swasta belum memiliki sertifikat pendidik. Tanpa sertifikasi, mereka tidak berhak atas tunjangan profesi Rp2 juta per bulan yang baru saja ditetapkan. Mereka berada di lapis paling bawah: tanpa status ASN, tanpa tunjangan profesi, dan tanpa kejelasan jalan ke depan.

Kelompok ketiga sudah bersertifikasi tetapi belum masuk skema PPPK. Mereka menerima tunjangan, namun status kepegawaiannya masih bergantung pada yayasan. Kalangan legislatif mengusulkan skema insentif sebagai solusi sementara bagi kelompok ini, sambil mendorong pemerintah mencari jalan hukum yang memungkinkan pengangkatan bertahap. Namun skema insentif bukan status, dan guru madrasah swasta tahu perbedaan itu dengan sangat baik. Situasi serupa sebenarnya juga dialami oleh guru honorer di sekolah negeri, sebagaimana diulas dalam artikel Guru Honorer dan Tenggat 2026: Sudahkah Anda Bersiap?.

Menunggu Kebijakan Bukan Satu-satunya Pilihan

Sebagian besar dari mereka menyikapi ketidakpastian ini dengan cara yang sama: menunggu. Menunggu kebijakan berubah, menunggu formasi dibuka, menunggu pengumuman resmi. Sikap menunggu itu manusiawi, tetapi mengandung risiko yang sering tidak disadari. Kebijakan kepegawaian bergerak lambat dan tidak selalu berpihak pada mereka yang pasif.

Satu hal yang bisa dilakukan secara mandiri adalah memperkuat kualifikasi akademik. Sertifikasi guru mensyaratkan ijazah S1 yang linier dengan bidang ajar. Banyak guru madrasah swasta yang sudah mengajar bertahun-tahun namun belum memenuhi syarat sertifikasi karena ijazahnya tidak linier atau bahkan belum S1. Tanpa sertifikasi, pintu menuju tunjangan profesi tertutup, dan peluang masuk skema PPPK ke depannya pun menyempit.

Memperkuat kualifikasi bukan berarti mengabaikan realitas kebijakan yang ada. Namun di tengah ketidakpastian sistem, bekal akademik yang kuat adalah satu-satunya variabel yang sepenuhnya berada dalam kendali seorang guru. Kebijakan bisa berubah kapan saja, tetapi gelar dan kompetensi yang sudah dimiliki tidak bisa dicabut.

Kualifikasi sebagai Modal Paling Mandiri

Bagi mereka yang ingin memperkuat posisi, jalur akademik adalah langkah paling konkret yang tidak bergantung pada perubahan kebijakan. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) membuka jalan bagi mereka yang sudah berpengalaman mengajar untuk mendapatkan gelar S1 yang linier dengan bidang ajarnya, melalui proses asesmen yang mengakui pengalaman sebagai bagian dari capaian pembelajaran.

Dengan ijazah yang linier, seorang pendidik madrasah swasta memenuhi syarat dasar sertifikasi. Dengan sertifikasi, ia berhak atas tunjangan profesi. Dengan tunjangan dan kualifikasi yang lengkap, posisinya jauh lebih kuat ketika skema PPPK untuk madrasah swasta akhirnya terbuka, dalam bentuk apapun yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Ketidakpastian status tidak akan selesai dalam waktu dekat. Namun mereka yang memilih memperkuat kualifikasinya hari ini tidak sedang menunggu kebijakan. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk posisi terbaik ketika pintu itu akhirnya terbuka.


Status kepegawaian guru madrasah swasta adalah persoalan struktural yang tidak akan selesai dengan satu kebijakan tunggal. Di tengah ketidakpastian itu, langkah paling konkret yang bisa diambil seorang guru adalah memperkuat kualifikasinya sendiri. KASHIF melalui program RPL hadir untuk membantu para pendidik madrasah membangun fondasi akademik yang solid, agar siap menghadapi apapun yang datang.


📌 Informasi Akademik KASHIF
📱 WhatsApp: 0877 7485 7330
✈️ Telegram: t.me/cskashif
🌐 Website: www.kamal-shifaa.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top