Di sebuah kecamatan padat penduduk di Jawa Timur, tahun ini tercatat sekitar 5.000 siswa lulus dari jenjang SMP. Namun pagu daya tampung total sekolah negeri yang tersedia di kecamatan tersebut hanya mampu menampung sekitar 1.200 siswa, yang berarti sebanyak 3.800 anak dipastikan gugur dari sistem negeri dan harus dialihkan ke sekolah swasta. Angka ini bukan anomali. Ia adalah gambaran dari ketimpangan struktural yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak pernah benar-benar terselesaikan, terlepas dari seberapa banyak nama sistem penerimaannya berganti.
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, yang hadir menggantikan PPDB dengan janji transparansi dan keadilan yang lebih baik, kembali diwarnai polemik yang sangat familiar: gangguan sistem pendaftaran, perubahan nilai peserta, polemik jalur zonasi, hingga minimnya sosialisasi kebijakan baru. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi “apa yang salah dengan sistem tahun ini?” melainkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa masalah yang sama terus berulang, terlepas dari perubahan nama dan format sistem yang diterapkan?
Dari PPDB ke SPMB: Perubahan Nama atau Perubahan Substansial?
Pada 3 Maret 2025, Kemendikdasmen secara resmi menggantikan PPDB dengan SPMB melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Perubahan ini disambut dengan harapan yang cukup besar oleh masyarakat yang sudah sangat lelah dengan berbagai persoalan yang mewarnai PPDB setiap tahunnya. Lebih dari separuh responden dalam survei Kompas memilih untuk mempertahankan sistem zonasi namun dengan perbaikan yang menyeluruh, sementara 34,5 persen justru menginginkan sistem zonasi dihapuskan sama sekali.
SPMB mempertahankan empat jalur seleksi: domisili (menggantikan istilah zonasi), prestasi, afirmasi, dan mutasi. Secara teknis, ada beberapa perbaikan yang dilakukan, termasuk penguatan sistem digital dan pengetatan validasi dokumen untuk mencegah manipulasi. Di Makassar, pihak pemerintah kota menegaskan komitmen untuk menghadirkan sistem penerimaan siswa baru yang bersih, adil, dan bebas dari praktik permainan, dengan pembenahan menyeluruh mulai dari penguatan sistem digital hingga penataan jalur seleksi.
Namun perbaikan teknis ini tidak mampu menyentuh akar masalah yang sesungguhnya. Dari berbagai daerah, SPMB sejak tahun lalu hingga tahun ini menemui titik persoalan yang sama: pelaksanaan yang masih terasa ambigu dan masyarakat awam sulit memahami aturan yang berlaku. Ketika sistem baru diterapkan tanpa menyelesaikan ketimpangan yang mendasarinya, yang berubah hanyalah cara masalah itu muncul ke permukaan, bukan masalah itu sendiri.
Tiga Masalah Teknis yang Memperparah Ketidakpercayaan Publik
Di luar masalah struktural yang bersifat jangka panjang, ada tiga masalah teknis yang secara langsung memperburuk pengalaman masyarakat dengan SPMB 2026 dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem.
Masalah pertama: Pergeseran data yang tidak bisa dijelaskan. Di SMAN 5 Kota Tasikmalaya, perubahan data jarak yang sempat terjadi disebut sebagai dampak penyesuaian sistem. Namun bagi masyarakat yang terpenting adalah kepastian bahwa seluruh peserta diperlakukan secara adil dan memperoleh penilaian berdasarkan data yang benar. Ketika ranking berubah dan jarak bergeser tanpa penjelasan yang memuaskan, kepercayaan terhadap objektivitas sistem runtuh dengan sangat cepat.
Masalah kedua: Manipulasi Kartu Keluarga. Aturan ketat Kartu Keluarga dalam SPMB 2026 memicu diskualifikasi massal bagi calon siswa berprestasi di wilayah perkotaan. Namun di sisi lain, ketatnya aturan KK juga mendorong sebagian orang tua untuk memanipulasi dokumen demi memastikan anak mereka masuk dalam zona sekolah yang diinginkan. Ini adalah lingkaran yang sangat tidak sehat: aturan yang dimaksudkan untuk mencegah kecurangan justru mendorong bentuk kecurangan yang berbeda.
Masalah ketiga: Minimnya sosialisasi. Evaluasi yang dilakukan oleh kalangan legislatif daerah di Jawa Barat mencatat adanya masalah teknis: aplikasi yang sering bermasalah, kesulitan verifikasi akun, hilangnya data peserta, perubahan peringkat seleksi, dan perubahan nilai karena penggunaan formula yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah di Jawa Barat juga menyoroti minimnya sosialisasi mengenai mekanisme SPMB dan PCMB yang membuat banyak orang tua dan calon peserta didik kebingungan. Sistem sebaik apapun tidak akan berfungsi dengan adil jika sebagian pesertanya tidak memahami cara kerjanya.
Akar Masalah yang Jarang Dibicarakan Secara Jujur
Perdebatan tentang sistem zonasi hampir selalu berfokus pada mekanisme seleksi: apakah jarak yang digunakan sudah tepat, apakah validasi KK sudah cukup ketat, apakah sistem digitalnya sudah cukup andal. Semua pertanyaan ini valid, namun mereka melewatkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar dan jauh lebih tidak nyaman untuk dihadapi.
Ketidakseimbangan ekstrem antara jumlah lulusan SMP sederajat dengan kuota daya tampung SMA/SMK Negeri merupakan akar masalah utama mengapa drama SPMB zonasi terus meledak setiap tahun. Pemerintah daerah dinilai lamban dalam membangun fasilitas ruang kelas baru atau unit sekolah baru guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan.
Ini adalah pernyataan yang sangat penting dan sangat jarang diletakkan sebagai pusat dari diskusi tentang zonasi. Selama sebaran dan daya tampung sekolah negeri tidak cukup untuk melayani seluruh siswa di suatu wilayah, sistem seleksi apapun yang diterapkan hanya akan mengatur cara ketimpangan itu didistribusikan, bukan menyelesaikan ketimpangan itu sendiri. Ada ribuan siswa yang memang tidak akan tertampung, dan sistem zonasi hanya menentukan siswa mana yang masuk ke dalam ribuan itu.
Kalangan legislatif Surabaya menilai bahwa keterbatasan SMP negeri dan kepadatan penduduk perlu menjadi pertimbangan utama, dan mendorong penguatan kualitas sekolah swasta agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pendidikan dengan mutu yang merata. Ini adalah arah yang jauh lebih menjanjikan: bukan hanya memperbaiki sistem seleksi untuk sekolah negeri yang jumlahnya terbatas, melainkan memperluas ekosistem pendidikan berkualitas sehingga pilihan sekolah swasta menjadi pilihan yang setara, bukan pilihan terakhir yang terpaksa.
Ketika Sistem Zonasi Bertemu dengan Realitas yang Tidak Merata
Sistem zonasi yang bertujuan menciptakan pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya transportasi dan waktu tempuh siswa, dalam pelaksanaannya justru dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan tujuan utamanya sendiri. Paradoks ini adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari ketika sebuah kebijakan yang dirancang untuk konteks ideal diterapkan pada realitas yang sangat tidak ideal.
Sistem zonasi bekerja dengan baik dalam kondisi di mana sebaran sekolah berkualitas merata di seluruh wilayah, sehingga setiap anak memiliki akses ke sekolah yang baik di dekat rumahnya. Dalam kondisi seperti itu, zonasi adalah instrumen keadilan yang sangat efektif. Namun ketika sebaran sekolah berkualitas sangat tidak merata, zonasi menjadi instrumen yang mengunci anak-anak dari keluarga yang tinggal di wilayah dengan sekolah negeri sedikit atau berkualitas rendah ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, sementara anak-anak dari keluarga yang tinggal di dekat sekolah favorit mendapat keuntungan besar hanya karena faktor geografis yang tidak mereka pilih.
Disdikbud Kutim menilai aturan jalur zonasi perlu ditinjau ulang agar tidak menyulitkan orang tua maupun petugas, dengan catatan bahwa sejumlah sekolah favorit mengalami kelebihan pendaftar hingga lebih dari 100 siswa, sehingga calon murid dialihkan ke sekolah lain yang masih memiliki kuota. Pengalihan ini mungkin secara administratif menyelesaikan masalah penempatan, namun ia tidak menyelesaikan pertanyaan tentang apakah sekolah yang menerima pengalihan itu memiliki kualitas yang setara.
Pendidikan Alternatif sebagai Respons terhadap Ketidakpastian Sistem
Polemik SPMB yang berulang setiap tahun adalah cermin dari sesuatu yang lebih besar: bahwa ketergantungan penuh pada sistem pendidikan formal negeri untuk menjamin kualitas pendidikan anak adalah posisi yang semakin rentan. Ketika ribuan orang tua setiap tahun menghadapi ketidakpastian tentang apakah anak mereka akan mendapat tempat di sekolah negeri yang layak, pertanyaan tentang alternatif pendidikan yang lebih bisa diandalkan menjadi semakin relevan.
Orang tua yang aktif mengeksplorasi pilihan pendidikan, yang tidak hanya menggantungkan masa depan pendidikan anak pada hasil seleksi sistem yang problematis, adalah orang tua yang paling siap menghadapi ketidakpastian yang tampaknya akan terus berlanjut selama ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan nasional belum benar-benar terselesaikan.
Bagi orang tua yang ingin memastikan anak mendapatkan pendidikan yang terstruktur, legal, dan tidak bergantung pada ketidakpastian sistem seleksi sekolah negeri, PKBM Kamal Cendekia menyelenggarakan program Home Schooling Kamal Cendekia (HSKC) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA secara full online dengan kurikulum yang terstruktur dan terdaftar resmi.
📌 Informasi Program HSKC
📱 WhatsApp: 0877 7485 7330
✈️ Telegram: t.me/pkbmkamalcendekia
🌐 Website: www.kamal-shifaa.com
