Ada pertanyaan yang hampir selalu muncul dalam setiap percakapan serius tentang kuliah RPL: “Apakah gelar yang saya dapat nanti benar-benar diakui?” Pertanyaan ini bukan tanda ketidakpercayaan yang berlebihan. Ia adalah pertanyaan yang wajar, bahkan perlu, mengingat di luar sana beredar berbagai penawaran program RPL dengan klaim yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun hukum.
Kekhawatiran ini memiliki dasar yang nyata. Tidak semua lembaga yang mengklaim menyelenggarakan program RPL beroperasi dalam koridor regulasi yang benar. Dan gelar yang diperoleh dari institusi yang tidak memenuhi standar regulasi bukan hanya tidak berguna secara administratif, ia juga berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi pemegangnya.
Regulasi yang Menjadi Penentu Legalitas
Legalitas gelar dari program RPL di Indonesia ditentukan oleh beberapa lapisan regulasi yang saling melengkapi. Lapisan pertama adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi hanya dapat dilakukan oleh institusi yang memperoleh izin dari pemerintah. Lapisan kedua adalah Permendikbud No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang secara spesifik mengatur mekanisme, standar, dan persyaratan penyelenggaraan program RPL.
Kedua regulasi ini bersama-sama menetapkan bahwa gelar yang diperoleh melalui jalur RPL hanya memiliki kekuatan hukum jika diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin operasional yang sah, program studi yang terakreditasi, dan seluruh proses penyelenggaraan RPL yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Di luar ketiga syarat ini, gelar yang diterbitkan tidak memiliki landasan hukum yang kuat, terlepas dari klaim apapun yang dibuat oleh lembaga penyelenggaranya.
PDDIKTI sebagai Instrumen Verifikasi Utama
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) adalah instrumen verifikasi utama yang digunakan negara untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pendidikan tinggi, termasuk program RPL, berjalan sesuai regulasi. Setiap mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi yang sah akan memiliki data yang tercatat dalam sistem PDDIKTI, mulai dari identitas, program studi, hingga status kelulusan.
Bagi guru yang sedang mempertimbangkan kuliah RPL, memeriksa status institusi dan program studi yang dituju melalui PDDIKTI adalah langkah verifikasi yang tidak boleh dilewatkan. Caranya sederhana: kunjungi pddikti.kemdikbud.go.id dan cari nama perguruan tinggi beserta program studinya. Jika institusi dan program studi tersebut terdaftar dengan status aktif dan terakreditasi, itu adalah sinyal pertama bahwa program yang ditawarkan beroperasi dalam koridor regulasi yang benar.
Namun verifikasi di PDDIKTI hanyalah langkah awal. Terdaftarnya sebuah institusi di PDDIKTI tidak secara otomatis berarti bahwa seluruh praktik penyelenggaraan RPL-nya sesuai standar. Calon mahasiswa tetap perlu memeriksa apakah program RPL yang ditawarkan benar-benar mengikuti mekanisme asesmen yang ditetapkan regulasi, bukan sekadar menggunakan label RPL sebagai daya tarik pemasaran.
Tanda-Tanda Program RPL yang Perlu Diwaspadai
Memahami apa yang membuat sebuah program RPL tidak memenuhi standar sama pentingnya dengan memahami apa yang membuatnya sah. Ada beberapa tanda yang perlu menjadi perhatian serius bagi calon mahasiswa.
Proses yang terlalu cepat tanpa asesmen yang jelas. Program RPL yang sah memiliki mekanisme asesmen portofolio yang terstruktur dan membutuhkan waktu serta keterlibatan aktif dari calon mahasiswa. Program yang menjanjikan gelar dalam hitungan minggu tanpa proses asesmen yang jelas adalah sinyal yang sangat perlu diwaspadai.
Tidak ada informasi tentang akreditasi program studi. Setiap program studi yang sah memiliki akreditasi yang dapat diverifikasi. Program yang tidak dapat menunjukkan bukti akreditasi atau menghindari pertanyaan tentang hal ini perlu dipertanyakan lebih lanjut.
Biaya yang tidak transparan atau skema pembayaran yang tidak wajar. Program RPL yang diselenggarakan secara sah memiliki struktur biaya yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Skema biaya yang tidak jelas atau tekanan untuk membayar dalam jumlah besar sebelum proses verifikasi apapun adalah tanda yang perlu dicermati.
Klaim pengakuan yang tidak dapat diverifikasi. Program RPL yang sah tidak perlu membuat klaim yang berlebihan tentang pengakuan dari berbagai pihak. Klaim seperti “diakui oleh seluruh instansi pemerintah” atau “dijamin lolos sertifikasi” tanpa dasar regulasi yang jelas adalah tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan.
Gelar yang Sah Dimulai dari Institusi yang Tepat
Pada akhirnya, legalitas gelar RPL bukan sesuatu yang dapat dipisahkan dari kualitas institusi yang menerbitkannya. Gelar yang sah bukan hanya soal dokumen yang tercetak rapi dengan cap dan tanda tangan. Ia adalah hasil dari proses akademik yang dijalankan sesuai standar, oleh institusi yang beroperasi dalam koridor regulasi yang benar, dan menghasilkan lulusan yang benar-benar memiliki kompetensi yang dijanjikan oleh program studinya.
Bagi guru yang memilih institusi RPL dengan cermat, memeriksa status PDDIKTI, memverifikasi akreditasi program studi, dan memastikan bahwa proses asesmen yang ditawarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, gelar yang diperoleh bukan hanya sah secara hukum. Ia adalah representasi yang jujur dari kompetensi yang telah dibangun dan diakui secara resmi oleh negara.
Investasi Akademik yang Perlu Diputuskan dengan Cermat
Memilih program kuliah RPL adalah keputusan investasi yang tidak kecil, baik dari sisi waktu, energi, maupun finansial. Keputusan itu layak diambil dengan tingkat kehati-hatian yang sebanding dengan besarnya investasi yang akan dikeluarkan.
Guru yang meluangkan waktu untuk memverifikasi legalitas institusi, memahami mekanisme asesmen, dan memastikan bahwa program yang dipilih benar-benar beroperasi sesuai regulasi, bukan hanya melindungi dirinya dari risiko memperoleh gelar yang tidak diakui. Ia juga sedang membangun fondasi karir profesional yang kuat di atas landasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kepada diri sendiri, kepada lembaga tempat mengajar, dan kepada negara yang pada akhirnya akan mengakui kompetensinya secara resmi.
Bagi guru yang ingin memverifikasi status program RPL KASHIF atau mendiskusikan lebih lanjut tentang legalitas dan proses akademik yang berlaku, KASHIF membuka jalur konsultasi untuk program S1 RPL (S.Pd. atau S.E.) dan S2 RPL (M.Pd.) yang terdaftar resmi di PDDIKTI. Ini adalah artikel penutup dari seri RPL KASHIF. Mulai perjalanan akademik Anda dengan langkah yang tepat.
📌 Informasi Akademik KASHIF
📱 WhatsApp: 0877 7485 7330
✈️ Telegram: t.me/cskashif
🌐 Website: www.kamal-shifaa.com
