Sekolah gratis menjadi janji yang akrab di telinga orang tua, tetapi tagihan di meja wali murid belum tentu ikut hilang. Gagasannya sederhana: negara menanggung biaya operasional pendidikan dasar agar kemampuan membayar tidak menghalangi anak untuk belajar. Namun sebuah laporan pemberitaan pada Mei 2026 mencatat aduan wali murid tentang pungutan di SD dan SMP negeri. Nilainya Rp150 ribu sampai Rp500 ribu per siswa, untuk outing class, wisuda, LKS, ujian, dan try out.
Pada pertengahan tahun yang sama, pembahasan di tingkat nasional kembali menegaskan arah sekolah gratis bagi SD dan SMP, negeri maupun swasta. Skema pendanaan untuk sekolah swasta saat itu masih dalam tahap simulasi. Dua hal ini berdiri berdampingan, tetapi saling bertolak belakang. Satu menyatakan arah kebijakan. Sementara itu, satunya menunjukkan pengalaman di lapangan. Artikel ini menelaah jarak di antara keduanya. Tujuannya bukan memberi jawaban praktis, melainkan memahami mengapa kata gratis dalam pendidikan jarang berarti nol rupiah.
Sekolah Gratis di Atas Kertas, Tagihan di Meja Makan
Pungutan yang wali murid adukan itu tidak muncul di ruang hampa. Aturan yang melarang pungutan memaksa di sekolah negeri sudah lama ada, dan pemerintah daerah pun pernah menegaskannya pada 2026. Komite sekolah tidak boleh memungut uang pangkal, uang pembangunan, atau iuran langsung dari siswa. Selain itu, sekolah tidak boleh menekan siswa yang tidak ikut iuran.
Aturan sudah ada, tetapi aduan tetap datang. Fenomena ini mengundang pertanyaan yang lebih tajam daripada sekadar mencari pihak yang salah. Wali murid menerima surat kegiatan dengan nominal tertentu, lalu menimbang antara bertanya dan menjaga suasana. Dalam situasi seperti itu, bertanya bisa terasa lebih mahal daripada membayar.
Kata gratis memikat karena menjanjikan kepastian. Orang tua yang mendengar kabar itu wajar menyimpulkan bahwa pengeluaran pendidikan keluarga akan menyusut. Kesimpulan itu masuk akal. Namun janji tersebut terutama menyasar biaya operasional sekolah, bukan seluruh pengeluaran rumah tangga. Akibatnya, sisa biaya tetap mengalir ke kantong orang tua.
Sumbangan dan Pungutan: Dua Kata yang Sering Tertukar
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah membedakan keduanya dengan tegas. Pungutan bersifat wajib dan mengikat, dengan jumlah serta waktu yang sudah tetap. Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tanpa patokan jumlah. Komite boleh menggalang sumbangan, tetapi tidak boleh memungut.
Pembedaan ini terdengar sederhana. Namun dalam praktik, sebuah tagihan jarang datang dengan label yang jujur. Ia hadir sebagai kesepakatan rapat, iuran kegiatan, atau partisipasi orang tua. Label semacam itu mengaburkan sifat wajibnya.
Tekanan sosial memperumit pembedaan ini. Ketika sebagian besar orang tua di grup kelas sudah setuju, sumbangan sukarela mudah berubah rasa menjadi kewajiban. Ketentuan yang melarang sekolah memperlakukan siswa secara berbeda karena iuran menyentuh titik itu. Selain itu, larangan tersebut mengakui bahwa tekanan jarang datang dalam bentuk perintah tertulis.
Kajian ekonomi pendidikan menambahkan lapisan lain. Biaya pendidikan tidak berhenti pada uang yang berpindah tangan di sekolah. Ada biaya langsung, seperti seragam, buku, dan kegiatan. Ada pula biaya tidak langsung, seperti ongkos perjalanan, uang saku, dan waktu orang tua yang habis untuk mengantar dan menjemput. Dengan kata lain, sekolah gratis, dalam arti yang paling ketat, hanya menyentuh sebagian lapisan itu.
Mengapa Sekolah Gratis Tidak Pernah Sesederhana Nol Rupiah?
Jawabannya bermula dari cakupan. Kebijakan sekolah gratis menyasar jenjang dasar, yaitu SD dan SMP, dengan arah yang mencakup sekolah negeri maupun swasta. Pada pertengahan 2026, pelaksanaan di sekolah swasta masih menunggu skema pendanaan yang matang. Sebab itu, kebijakan ini di jenjang dasar swasta masih berupa arah, belum menjadi kenyataan yang merata.
Pelaksanaan yang bertahap punya alasan. Anggaran belum tentu bisa seragam di semua sekolah swasta. Sekolah swasta membiayai operasionalnya dari sumber yang berbeda dengan sekolah negeri. Penyetaraan keduanya menuntut hitungan yang rumit. Sebagian sekolah swasta favorit di kota besar bahkan khawatir pendanaan yang seragam menurunkan mutu layanan mereka.
Kompleksitasnya berlapis. Status sekolah, jenjang, dan daerah sama-sama mengubah jawaban atas satu pertanyaan sederhana: apa yang tidak perlu orang tua bayar? Pemerintah merancang dana operasional untuk menutup kebutuhan dasar sekolah, bukan setiap kegiatan tambahan. Akibatnya, anak yang naik ke jenjang menengah masuk ke wilayah lain dengan skema pembiayaan yang bisa berbeda di tiap provinsi.
Batas Pemahaman Orang Tua Saat Membaca Aturan Sendirian
Membaca aturan sendirian punya batas. Istilah sekolah gratis sendiri bisa bermakna lain bagi pembuat kebijakan, kepala sekolah, dan orang tua. Bagi pembuat kebijakan, istilah itu merujuk pada ketiadaan pungutan wajib. Bagi orang tua, istilah yang sama bisa berarti ketiadaan seluruh pengeluaran. Misalnya, seorang orang tua bisa menghafal definisi pungutan dan sumbangan, tetapi tetap bingung ketika sekolah menawarkan kegiatan yang tampak bermanfaat. Apakah wisuda termasuk kebutuhan belajar? Apakah try out menopang kesiapan ujian? Aturan memberi kerangka. Sebaliknya, penilaian atas kasus nyata tetap menuntut pemahaman yang lebih luas tentang pembiayaan sekolah, kewenangan pemerintah daerah, dan jalur pengaduan.
Persoalan serupa muncul pada kegiatan non-akademik. Kami pernah menelaah ekstrakurikuler yang bersifat pilihan dalam artikel Ekskul Korps Kadet di Sekolah: Pilihan atau Kewajiban?. Pertanyaannya mirip: kapan sebuah pilihan berubah menjadi kewajiban terselubung?
Al-Qur’an menempatkan ilmu pada kedudukan yang tidak sepadan dengan ketidaktahuan (QS. Az-Zumar: 9). Memahami pembiayaan pendidikan pun menuntut ilmu. Ilmu jarang tumbuh dari potongan informasi yang berserakan.
Dari Pertanyaan Biaya Menuju Pertanyaan Lingkungan Belajar
Pertanyaan tentang biaya biasanya membuka pertanyaan yang lebih dalam. Setelah tahu bagian mana yang gratis, orang tua mulai menanyakan apa yang anak mereka terima: kualitas pendampingan, ritme belajar, dan kecocokan lingkungan. Kami mengulas sisi ini dalam artikel 5 Tanda Anak Butuh Lingkungan Belajar Lebih Personal.
Jawaban atas pertanyaan seperti itu tidak lahir dari satu artikel. Karena itu, ia menuntut proses belajar yang terstruktur: membaca regulasi bersama pendidik, membandingkan model layanan, dan menimbang kebutuhan setiap anak. Sekolah gratis hanya satu pintu masuk ke percakapan yang lebih panjang.
Pada akhirnya, gratis atau berbayar hanyalah satu dimensi dari pertanyaan yang lebih besar: pendidikan seperti apa yang layak anak kita terima. KASHIF, melalui program HSKC di PKBM Kamal Cendekia, mendampingi pendidikan nonformal Paket A, B, dan C bagi keluarga yang sedang menimbangnya.
📌 Informasi Program HSKC
📱 WhatsApp: 0877 7485 7330
✈️ Telegram: t.me/pkbmkamalcendekia
🌐 Website: www.kamal-shifaa.com
