Kurikulum madrasah adalah seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari Raudhatul Athfal hingga Madrasah Aliyah. Berbeda dengan sekolah umum, madrasah mengemban dua mandat sekaligus: memenuhi standar kurikulum nasional, sekaligus mempertahankan muatan keislaman yang menjadi identitas dasarnya. Dua mandat ini selama puluhan tahun berjalan beriringan. Kadang dengan mulus, kadang dengan tegangan yang tidak mudah diselesaikan.
Mulai Tahun Ajaran 2026/2027, keseimbangan antara dua mandat itu memasuki babak baru yang lebih menantang. Kementerian Agama menerbitkan surat edaran yang menetapkan Kurikulum 2013 secara resmi dihentikan di seluruh jenjang madrasah, dan seluruh satuan pendidikan madrasah wajib beralih sepenuhnya ke Kurikulum Merdeka. Tidak ada lagi masa transisi. Kebijakan ini berlaku serentak, dari madrasah ibtidaiyah di perkotaan hingga madrasah tsanawiyah di pelosok daerah. Pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal kesiapan teknis, melainkan soal apa yang sesungguhnya berubah ketika negara menetapkan satu kurikulum untuk semua.
Ketika Satu Kebijakan Berlaku untuk Dua Dunia yang Berbeda
Kurikulum Merdeka dirancang dengan logika fleksibilitas: setiap satuan pendidikan diberi ruang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks peserta didiknya. Di atas kertas, prinsip ini terdengar ramah bagi madrasah. Namun implementasinya tidak sesederhana itu. Kurikulum Merdeka lahir dari ekosistem sekolah umum. Asumsi-asumsinya tentang profil lulusan, pendekatan asesmen, dan orientasi kompetensi tidak sepenuhnya identik dengan tradisi keilmuan madrasah.
Surat Edaran Kemenag Agustus 2026 menetapkan bahwa TA 2025/2026 adalah batas akhir masa transisi. Seluruh madrasah dari jenjang RA, MI, MTs, MA, hingga MAK wajib menerapkan Kurikulum Merdeka secara penuh. Kebijakan ini memunculkan tantangan nyata, terutama bagi madrasah swasta kecil dengan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Menariknya, kewajiban ini hadir bersamaan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 512 Tahun 2026 tentang Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). KBC bukan kurikulum terpisah. Ini adalah pendidikan nilai yang dirancang untuk mewarnai Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah. Dua kebijakan ini seolah menegaskan bahwa negara tidak sekadar meminta madrasah mengikuti arus, tetapi juga menyediakan ruang agar kurikulum madrasah tetap mempertahankan karakternya di dalam arus tersebut.
Dua Landasan, Satu Lembaga: Memahami Dualisme Kurikulum Madrasah

Untuk memahami mengapa perubahan ini tidak sesederhana mengganti buku teks, perlu dipahami dulu bagaimana kurikulum madrasah secara historis dibangun di atas dua landasan berbeda. Landasan pertama adalah standar nasional pendidikan, yang berlaku sama untuk seluruh lembaga pendidikan formal Indonesia. Landasan kedua adalah kekhasan keislaman: Al-Qurβan Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam, yang dikembangkan Kemenag dan menjadi pembeda utama madrasah dari sekolah umum.
Kedua landasan ini bukan sekadar dua kolom mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dalam kajian akademik yang diterbitkan jurnal Al Ikhlas (2026), kurikulum madrasah digambarkan sebagai arena negosiasi identitas: titik pertemuan antara tuntutan mutu nasional, nilai-nilai Islam, dan tradisi keilmuan pesantren yang masih hidup di banyak madrasah. Regulasi terbaru, termasuk KMA Nomor 347 yang sebelumnya mengatur implementasi kurikulum di madrasah, kini disempurnakan untuk mengakomodasi Kurikulum Merdeka tanpa menghilangkan muatan keislaman sebagai landasan filosofis.
Dalam kerangka ini, KBC bukan tambahan dekoratif. KBC dirancang agar nilai-nilai Islam tidak hanya hadir pada mata pelajaran agama, tetapi meresap ke seluruh mata pelajaran umum melalui pembiasaan. Mata pelajaran sains atau matematika di madrasah idealnya tidak identik dengan cara penyampaian di sekolah umum. Konteks nilai dan orientasi spiritualnya berbeda, dan perbedaan itulah yang menjadi keunggulan kurikulum madrasah jika dikelola dengan benar.
Standarisasi Memperkuat atau Mengikis Identitas?

Pertanyaan ini bukan retorika. Kajian kritis yang diterbitkan jurnal ilmiah Al Ikhlas (Vol. 3, No. 1, 2026) mengangkat secara eksplisit posisi kurikulum madrasah di antara standarisasi nasional dan distingsi keagamaan. Temuan kajian tersebut menunjukkan bahwa standarisasi nasional sesungguhnya memperkuat status formal madrasah: memberi kesetaraan ijazah, akses pembiayaan, dan legitimasi hukum. Namun standarisasi juga membawa tekanan implisit. Semakin seragam sistem pengukuran mutu, semakin sulit mempertahankan pendekatan pembelajaran yang berbeda dari arus utama.
Ini bukan kekhawatiran yang berdiri di ruang hampa. Ketika asesmen nasional mengukur kompetensi dengan instrumen yang sama antara sekolah umum dan madrasah, guru madrasah menghadapi tekanan mengikuti ritme yang sama pula. Waktu untuk pendalaman tafsir atau praktik ibadah bisa berbenturan dengan target capaian pembelajaran yang terstandar. KBC hadir sebagai penyeimbang: memberi madrasah narasi kurikuler yang sah untuk mempertahankan penekanan spiritual tanpa keluar dari kerangka nasional.
Namun pertanyaan lebih dalam tetap terbuka: apakah sebuah dokumen kebijakan cukup untuk menjamin bahwa nilai Islam tidak sekadar menjadi label pada silabus, tetapi benar-benar hidup dalam proses pembelajaran sehari-hari? Jawabannya sangat bergantung pada kapasitas guru yang berada di garis terdepan implementasi.
Guru Madrasah di Titik Paling Kritis Perubahan
Dokumen kebijakan bisa diterbitkan dalam hitungan hari. Namun internalisasi kebijakan oleh ribuan guru di ribuan madrasah adalah proses yang jauh lebih panjang. Guru madrasah bukan hanya pelaksana kurikulum, melainkan juga penjaga nilai. Ketika kurikulum berubah, mereka adalah orang pertama yang harus menafsirkan perubahan itu dalam konteks lokal masing-masing, dengan segala keterbatasan waktu dan dukungan yang tersedia.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman guru madrasah tentang Kurikulum Merdeka sangat beragam. Sebagian sudah mengikuti pelatihan resmi dari Kemenag dan lembaga pendamping. Sebagian lain masih mengandalkan informasi dari rekan sejawat atau grup media sosial yang kualitas informasinya tidak selalu terjamin. Akibatnya, perbedaan pemahaman ini berpengaruh langsung pada bagaimana kurikulum diimplementasikan di kelas.
Yang sering luput dari perhatian adalah dimensi keilmuan yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan nilai Islam ke dalam Kurikulum Merdeka secara bermakna. Ini bukan soal hafalan regulasi atau pengisian format perangkat ajar. Melainkan soal kerangka pemikiran: bagaimana seorang guru mempertemukan epistemologi modern dengan tradisi keilmuan Islam. Dua dunia yang tidak selalu berbicara dalam bahasa yang sama. Pemahaman tingkat itu tidak bisa diperoleh dari satu kali seminar atau buku panduan.
Pendidikan yang Lebih Dalam sebagai Jawaban
Kurikulum madrasah yang ideal tidak bisa dijalankan oleh guru yang sekadar tahu cara mengisi modul ajar. Madrasah membutuhkan pendidik yang memahami mengapa kurikulum itu dirancang demikian, bagaimana cara kerjanya secara pedagogis, dan di titik mana nilai-nilai Islam bisa diintegrasikan secara substantif bukan sekadar formal. Pemahaman itu hanya bisa dibangun melalui pendidikan yang lebih terstruktur dan mendalam.
Bagi guru madrasah yang ingin memperkuat fondasi akademiknya, program pendidikan tinggi yang relevan dengan bidang pengajaran menjadi jalur yang paling bermakna. Proses belajar di perguruan tinggi bukan hanya soal mendapatkan gelar. Di situlah seseorang berhadapan dengan teori pendidikan secara sistematis, berdialog dengan berbagai perspektif, dan membangun kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi kompleksitas kebijakan yang terus berubah.
Persimpangan yang dihadapi kurikulum madrasah bukan ancaman, selama para pendidik di dalamnya memiliki bekal yang cukup untuk menavigasinya. Kebijakan berubah, kurikulum berganti. Namun pada akhirnya, guru yang memiliki kedalaman keilmuan tetap mampu menjaga apa yang paling penting: bahwa pendidikan di madrasah bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan manusia yang berakar pada nilai-nilai yang telah teruji lintas zaman.
Perubahan kurikulum madrasah bukan peristiwa yang bisa disikapi dengan membaca satu edaran kebijakan. Di balik setiap perubahan itu ada pertanyaan yang lebih besar tentang identitas, tujuan, dan arah pendidikan Islam di Indonesia. KASHIF hadir untuk membantu para pendidik memperkuat fondasi akademik mereka, agar mampu berdiri dengan kokoh di tengah setiap perubahan.
π Informasi Akademik KASHIF
π± WhatsApp: 0877 7485 7330
βοΈ Telegram: t.me/cskashif
π Website: www.kamal-shifaa.com



