Data dasbor per 1 April 2026 mencatat jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia mencapai 3.966.858 anak. Angka itu bukan abstraksi statistik. Ia adalah jumlah anak yang hari ini bangun pagi tanpa tujuan pergi ke sekolah, bukan karena tidak mau, melainkan karena satu atau lebih dari lima faktor struktural yang belum pernah benar-benar diselesaikan oleh kebijakan pendidikan nasional manapun.
Yang membuat angka ini semakin berat untuk dibaca adalah konteksnya: tahun anggaran 2026 mencatat anggaran pendidikan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, mencapai Rp769,09 triliun. Dua fakta ini hidup berdampingan dan memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman: jika anggarannya sudah sebesar ini, mengapa hampir 4 juta anak masih tidak bersekolah? Jawabannya tidak sesederhana yang sering diasumsikan.
Ketika Anggaran Terbesar Tidak Otomatis Menyelesaikan Masalah
Tahun anggaran 2026 mencatat anggaran pendidikan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, mencapai Rp769,09 triliun. Angka ini sangat besar dan mencerminkan komitmen fiskal yang tidak kecil dari pemerintah. Namun di saat yang bersamaan, hampir 4 juta anak masih tidak bersekolah. Dua fakta ini hidup berdampingan dan memunculkan pertanyaan yang sangat penting: mengapa peningkatan anggaran yang sangat signifikan tidak secara otomatis menyelesaikan masalah putus sekolah?
Jawabannya terletak pada pemahaman bahwa masalah putus sekolah bukan masalah tunggal yang bisa diselesaikan dengan satu solusi. Ia adalah masalah yang berlapis, dengan akar yang berbeda-beda di setiap wilayah, setiap kelompok demografis, dan setiap keluarga. Anggaran yang besar hanya efektif jika dialokasikan dengan pemahaman yang mendalam tentang keragaman akar masalah ini.
Dari total peserta didik yang putus sekolah pada TA 2025/2026, sebanyak 66,37% berasal dari sekolah negeri. Fakta ini sangat mengejutkan dan sangat penting: mayoritas anak yang putus sekolah bukan dari sekolah swasta yang biasanya dikaitkan dengan keterbatasan akses, melainkan dari sekolah negeri yang seharusnya gratis dan paling mudah diakses. Ini menunjukkan bahwa biaya bukan satu-satunya, bahkan mungkin bukan faktor utama, yang mendorong anak keluar dari sistem pendidikan.
Lima Faktor yang Jarang Dibahas Secara Jujur
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebutkan setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan tingginya angka ATS di Indonesia: faktor geografis, ekonomi, keterbatasan fisik, waktu, dan kultur. Memahami kelima faktor ini secara mendalam adalah prasyarat untuk memahami mengapa program-program yang sudah ada belum cukup efektif menjangkau seluruh anak yang membutuhkan.
Faktor pertama: Geografi yang memisahkan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan sebaran penduduk yang sangat tidak merata. Di Cianjur terdapat SMK yang jaraknya lima jam dari pusat kota. Bagi keluarga yang tinggal di wilayah terpencil, “pergi ke sekolah” bukan sekadar berjalan beberapa blok. Ia adalah perjalanan berjam-jam yang membutuhkan biaya transportasi, waktu, dan energi yang tidak selalu tersedia setiap hari.
Faktor kedua: Ekonomi yang memaksa pilihan. Susenas 2025 menyebutkan bahwa 20,35% anak tidak sekolah karena tidak ada biaya, dan 16,75% karena sudah bekerja. Bagi keluarga di garis kemiskinan, anak yang bersekolah bukan hanya kehilangan penghasilan dari pekerjaan anak tersebut, melainkan juga harus menanggung biaya pendidikan yang meskipun “gratis” di permukaan, dalam praktiknya masih menyisakan banyak pengeluaran: seragam, buku, alat tulis, dan transportasi.
Faktor ketiga: Keterbatasan fisik yang tidak terakomodasi. Sebanyak 606 anak berkebutuhan khusus dari SLB juga tercatat putus sekolah pada TA 2025/2026. Sistem pendidikan yang belum cukup inklusif membuat anak-anak dengan kondisi fisik atau kebutuhan khusus tertentu sulit untuk bertahan dalam sistem yang tidak dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.
Faktor keempat: Waktu yang terkorbankan. Anak yang harus membantu orang tua bekerja, mengurus adik-adik, atau menjalankan tanggung jawab rumah tangga lainnya, tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti jadwal sekolah yang kaku. Sistem pendidikan formal yang hanya bisa diakses dalam jam-jam tertentu secara otomatis mengeksklusi mereka.
Faktor kelima: Kultur yang belum berpihak pada pendidikan. Sebanyak 21,78% anak tidak sekolah karena merasa pendidikan sudah cukup. Ini adalah sinyal tentang persepsi nilai pendidikan yang masih rendah di sebagian komunitas, di mana pendidikan formal tidak dilihat sebagai investasi yang cukup penting untuk diperjuangkan.
Angka yang Menyembunyikan Ketimpangan Wilayah
Angka nasional 3,9 juta anak tidak sekolah menyembunyikan ketimpangan wilayah yang sangat mencolok. Distribusi masalah ini tidak merata: ia sangat terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kombinasi dari beberapa faktor risiko sekaligus, yaitu wilayah terpencil dengan akses geografis yang sulit, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai.
Program-program yang dirancang secara nasional dengan standar yang seragam sering kali tidak cukup peka terhadap keragaman konteks ini. Solusi yang efektif untuk anak tidak sekolah di Jakarta, misalnya, bisa sangat berbeda dari solusi yang efektif untuk anak tidak sekolah di pedalaman Papua atau di kepulauan terpencil Nusa Tenggara. Pendekatan yang tidak mempertimbangkan perbedaan konteks ini akan terus menghasilkan program yang efektif di beberapa wilayah namun tidak menyentuh wilayah lain yang justru paling membutuhkan.
Program Sekolah Rakyat Berasrama menjadi program prioritas nasional pada pemerintahan 2025-2029 sebagai respons terhadap 4,16 juta anak putus sekolah yang paling membutuhkan akses pendidikan. Program ini adalah langkah yang sangat relevan untuk menjawab faktor geografis yang selama ini menjadi penghalang terbesar. Namun ia harus disertai dengan pemahaman bahwa tidak semua anak tidak sekolah memiliki akar masalah yang sama, dan tidak semua dari mereka akan terjangkau oleh satu model program yang seragam.
Pendidikan Nonformal: Solusi yang Sering Diremehkan
Di sinilah peran pendidikan nonformal menjadi sangat strategis dan sangat sering diremehkan. Bagi anak yang tidak bisa mengikuti jadwal sekolah formal karena faktor waktu dan ekonomi, bagi keluarga yang tinggal terlalu jauh dari sekolah terdekat untuk memenuhi kewajiban kehadiran harian, dan bagi anak yang membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan lebih personal, jalur nonformal adalah jalan yang bukan hanya alternatif, melainkan kadang satu-satunya jalan yang realistis.
Pemerintah memperluas wajib belajar menjadi 13 tahun dengan memasukkan satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai arah strategis dalam RPJMN 2025-2029. Perluasan ini adalah langkah yang sangat positif, namun ia hanya akan efektif jika disertai dengan pengakuan bahwa “wajib belajar” tidak harus berarti “wajib sekolah formal”. Memberikan pengakuan yang setara kepada jalur nonformal yang memenuhi standar, dan memastikan bahwa jalur ini tersedia secara nyata bagi anak-anak yang paling sulit dijangkau oleh sistem formal, adalah bagian dari strategi yang lebih komprehensif dan lebih realistis.
Dari Statistik ke Tanggung Jawab Kolektif
Angka 3,9 juta anak tidak sekolah adalah angka yang seharusnya tidak bisa dibaca dengan perasaan yang biasa-biasa saja. Setiap anak yang tidak bersekolah adalah seorang individu yang potensinya sedang tersia-siakan, bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena sistem di sekitarnya belum cukup mampu menjangkau dan mengakomodasi kondisinya yang spesifik.
Menyelesaikan masalah ini membutuhkan lebih dari sekadar anggaran yang besar. Ia membutuhkan pemahaman yang sangat kontekstual tentang mengapa setiap kelompok anak tidak bersekolah, pendekatan yang cukup fleksibel untuk menjawab keragaman akar masalah itu, dan kesediaan untuk mengakui bahwa jalur pendidikan yang sah dan berkualitas bisa hadir dalam bentuk yang sangat berbeda dari sekolah formal konvensional yang selama ini menjadi satu-satunya kerangka referensi dalam kebijakan pendidikan nasional.
Bagi orang tua yang mencari jalur pendidikan yang fleksibel, legal, dan berkualitas untuk anak yang tidak bisa mengikuti sistem sekolah formal konvensional, PKBM Kamal Cendekia menyelenggarakan program Home Schooling Kamal Cendekia (HSKC) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA secara full online dengan kurikulum terstruktur dan terdaftar resmi.
📌 Informasi Program HSKC
📱 WhatsApp: 0877 7485 7330
✈️ Telegram: t.me/pkbmkamalcendekia
🌐 Website: www.kamal-shifaa.com
